WONOSOBOZONE - Sebanyak empat desa di Kabupaten Wonosobo menerima pelatihan pengelolaan keterbukaan informasi publik, yang digelar Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Bagian Pemerintahan Setda, bekerjasama dengan lembaga kajian pengembangan, pendidikan, sosial agama dan kebudayaan INFEST, Selasa, 2 Agustus, di Ruang Kertonegoro Setda.
Menurut M.Irsyadul Iqbal, dari INFEST, pihaknya sengaja memilih ke empat desa di Wonosobo, yakni desa Igrmranak, Kalikuning, Kapencar dan Ngadikerso, untuk dilatih agar bisa mengelola informasi publik, khususnya terkait pengelolaan Dana Transfer Desa (DTD), sesuai koridor Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga ke depan tercipta transaparansi dan akuntabiltasi dalam pengelolaan keuangan desa.
Materi yang disampaikan pihaknya adalah pelayanan informasi di desa serta implementasi keterbukaan informasi publik dalam kaidah pemerintahan desa, yang mana diharapkan pemerintah desa bisa mengelola informasi sekecil apapun, khususnya tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga penginformasian menjadi bagian dari layanan kepada masyarakat. Tiap desa yang mengikuti pelatihan sebanyak 15 orang, yang berasal dari unsur aparatur pemerintah desa, tim pencerah desa dan perwakilan masyarakat.
Dalam pelatihan ini ditekankan bahwa keterbukaan informasi publik juga menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan masyarakat. Pemerintah desa harus menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat atau siapapun pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, yang mana informasi publik yang disediakan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Agar optimal, pihaknya setiap hari menempatkan 2 karyawannya di empat desa ini. INFEST sendiri telah menjalin kerjasama dengan Pemkab Wonosobo, sejak tahun 2014, dengan tujuan utama adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan fokus pada penguatan akses masyarakat terhadap informasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, tujuan utama lembaga yang berdiri sejak tahun 2009 ini adalah memberi dukungan pada inisiatif lain yang berkesesuaian dengan prinsip demokrasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat, yang mana dukungan ini diwujudkan dalam dua aspek, yakni dukungan teknologi informasi tepat guna untuk gerakan sosial serta dukungan tata kelola informasi dan manajemen ilmu pengetahuan.
Ditambahkannya, selain Wonosobo pihaknya juga menggelar pelatihan sejenis di Kabupaten Tebo, Malang, Banjarnegara, Cirebon dan Musi Banyuasin. Sedangkan di Wonosobo, untuk tahap awal baru di empat desa, dan selanjutnya secara bertahap akan dilakukan pelatihan di desa-desa lainnya.
Sementara Kepala Bagian Pemerintah Setda Wonosobo, Tri Antoro, berharap agar keterbukaan informasi publik bisa sampai ke seluruh pemerintah desa di Wonosobo. Bagi perangkat atau pejabat publik pemerintah desa yang belum sepenuhnya menguasai keterbukaan informasi publik, secara bertahap akan dilakukan pelatihan, sehingga ke depan semua informasi bisa dilayani pemerintah desa sesuai mekanisme peraturan yang ada.
0 komentar:
Posting Komentar