wonosobozone.com: pemerintahan

Tindaklanjut SOTK Baru di Wonosobo, BKD Kebut Penataan Staf

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzD8qDnGKUuzFUBHTbbwn2wJUukmJnxeN3Unsqr7y2LYLgYnam1YUOoEavtPWBpbSKRIY7RSWL7MARrLBHrBbxtA6t4u7JLsfKrPofds3woSE6AVbeFleVS8XVGviRhRelYk4ZZgZA9s0H/s1600/sotk.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzD8qDnGKUuzFUBHTbbwn2wJUukmJnxeN3Unsqr7y2LYLgYnam1YUOoEavtPWBpbSKRIY7RSWL7MARrLBHrBbxtA6t4u7JLsfKrPofds3woSE6AVbeFleVS8XVGviRhRelYk4ZZgZA9s0H/s320/sotk.JPG" width="320" /></a></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1483516032870_3735" style="-webkit-padding-start: 0px; background-color: white; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0cm; padding: 0px; text-align: justify;">
<span style="-webkit-padding-start: 0px; font-size: 9pt;"><b><br /></b></span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1483516032870_3735" style="-webkit-padding-start: 0px; background-color: white; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0cm; padding: 0px; text-align: justify;">
<span id="yui_3_16_0_ym19_1_1483516032870_3734" style="-webkit-padding-start: 0px; font-size: 9pt;"><b>WONOSOBOZONE - </b>Pascapelantikan 608 pejabat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru Pemkab Wonosobo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kembali bekerja keras untuk melakukan penataan ulang staf. Sekretaris BKD, Maria Susiawati ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/1) mengakui upaya penataan ulang ribuan staff tersebut, harus dilakukan lebih cepat, mengingat peran mereka di masing-masing OPD sangat vital. “Ini tentu sudah dapat dipahami bersama karena dalam setiap adanya SOTK baru sudah tradisi umum ada pelantikan pejabat dan ditindaklanjuti dengan restrukturisasi staf,” tutur Maria. Untuk sementara, pihaknya meminta para staf untuk tak bimbang menentukan sikap, hanya karena misalnya OPD lama sudah tidak ada, dan Surat Keputusan (SK) di OPD baru belum diterbitkan. “Prinsipnya adalah kesinambungan tugas pokok dan fungsi harus tetap dijaga, sebelum ada serah terima jabatan pimpinan OPD,” tegas Maria.</span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1483516032870_3750" style="-webkit-padding-start: 0px; background-color: white; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0cm; padding: 0px; text-align: justify;">
<span id="yui_3_16_0_ym19_1_1483516032870_3749" style="-webkit-padding-start: 0px; font-size: 9pt;">Beberapa pejabat pimpinan OPD, diakui Maria memang telah melakukan konsultasi terkait kewenangan di jabatan baru yang diemban, namun pihaknya masih meminta mereka untuk tetap menyelesaikan sisa kewajiban yang ada terlebih dahulu. “Contohnya tadi Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda yang di SOTK baru sudah tidak mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), meminta pendapat terkait bagaimana menyikapi masih adanya proses lelang, apakah harus menunggu OPD baru atau masih bisa ditangani,” ungkapnya. Terkait kasus itu, secara tegas Maria meminta agar pengelolaan LPSE tetap dikendalikan Bagian Dalbang, sebelum diserahkan ke OPD baru, yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Hal itu, menurut Maria juga berlaku di instansi lainnya, terutama yang memiliki kaitan langsung dengan pelayanan publik, agar tidak sampai mengganggu kebutuhan masyarakat.</span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1483516032870_3755" style="-webkit-padding-start: 0px; background-color: white; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0cm; padding: 0px; text-align: justify;">
<span id="yui_3_16_0_ym19_1_1483516032870_3754" style="-webkit-padding-start: 0px; font-size: 9pt;">Meski dituntut cepat, dalam penataan staf tersebut, pihak BKD diakui Maria tetap memberlakukan azas kesesuaian dengan kompetensi yang bersangkutan. “Tidak bisa serta merta dan semaunya, karena ini juga terkait dengan proyeksi karir seorang pegawai, sehingga kami berupaya agar setiap staf memang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan OPD yang bersangkutan,” tandasnya. Hal itu, diakui Maria tidak mudah mengingat pada bulan April mendatang, ada periode kenaikan pangkat dan golongan untuk sejumlah staf. Selain itu, dalam upaya penataan ulang staf yang menyangkut pula perpindahan tempat bekerja, BKD disebut Maria juga memikirkan migrasi absensi digital. “Absensi digital yang sekarang dipertimbangkan sebagai salah satu komponen penentu besaran tunjangan kinerja pegawai, juga kami tengah pikirkan agar jangan sampai menimbulkan kerugian bagi setiap pegawai,” imbuhnya.</span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1483516032870_3757" style="-webkit-padding-start: 0px; background-color: white; font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0cm; padding: 0px; text-align: justify;">
<span id="yui_3_16_0_ym19_1_1483516032870_3756" style="-webkit-padding-start: 0px; font-size: 9pt;">Sementara terkait masih adanya beberapa pejabat yang pada SOTK 2015 lalu mengalami penurunan eselon, alias demosi, dan Sabtu (31/12) lalu belum direposisi, Maria menegaskan bahwa hal itu tidak terkait dengan pertimbangan non teknis. “Ini murni karena memang pertimbangan yang digunakan adalah 8 parameter penentu, termasuk syarat administrasi umum yang meliputi pangkat/golongan, daftar urutan kepangkatan, kenaikan eselon secara urut, sampai pada pertimbangan batas usia pensiun,” jelasnya. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa jumlah pejabat yang mengalami demosi, dengan jumlah formasi jabatan dalam SOTK baru memang tidak sama, karena lebih besar jumlah pejabat yang didemosi. “Tapi ini kemudian juga kemudian dikurangi dengan syarat jenjang pendidikan maupun pertimbangan 8 parameter yang saya sebutkan tadi, sehingga sebagian besar sudah direposisi, dan kalaupun ada yang belum, sudah dengan pertimbangan sangat matang,” tandasnya. Kepada pejabat yang belum direposisi, Maria berharap mereka bersabar karena proses SOTK tidak statis. “Masih akan ada pelantikan pejabat, karena tentu secara periodik, akan ada pula pejabat yang memasuki masa purna tugas,” pungkasnya.</span></div>
</div>

Tindaklanjut SOTK Baru di Wonosobo, BKD Kebut Penataan Staf

WONOSOBOZONE - Pascapelantikan 608 pejabat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru Pemkab Wonosobo, Badan Kepegawaian Dae...

Baca selengkapnya »

14.50.00

DPRD Tidak Puas Dengan Hasil Laporan Keuangan Pemkab Wonosono

<div style="text-align: center; padding: 5px;"><table class="tr-caption-container" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-glS5rn0B26A/V3DgHdRsw0I/AAAAAAAAKP4/KqKU8jxmg-4/uang%252520milyaran.jpg"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-glS5rn0B26A/V3DgHdRsw0I/AAAAAAAAKP4/KqKU8jxmg-4/uang%252520milyaran.jpg cursor: pointer;" style="border: 1px solid; border-radius: 2px;padding: 5px; max-width: 200px " width="200px" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Iluatrasi Web</b></td></tr></tbody></table></div><div class="blogaway-section"><p>WONOSOBOZONE - Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang menghasilkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) menimbulkan ketidakpuasan di kalangan legislatif daerah. Ketidakpuasan tersebut terlihat jelas, setidaknya dari 3 rekomendasi yang dibacakan Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nurhidayat dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2015 dan Penyampaian hasil rapat badan anggaran terhadap pembahasan tindak lanjut BPK, Senin (27/6). “Terkait hasil pemeriksaan BPK yang memunculkan opini WDP, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus <u>segera</u> menindaklanjuti dengan mengambil langkah seperti yang direkomendasikan,” harap Afif.<br/>
<br/>Selain itu, pihak Dewan sebagaimana diurai oleh salah satu anggota Banggar dari Fraksi Hati Nurani Rakyat, Edi Supriyanto juga meminta agar Pemkab membentuk tim dalam rangka penyelesaian temuan BPK, terutama terkait permasalahan asset, sehingga kelak setiap OPD mengetahui seberapa besar kepemilikan asset di lembaganya. “Selanjutnya kami mohon kepada Bupati agar menargetkan untuk tahun-tahun berikutnya Kabupaten Wonosobo dapat mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” tegas Edi. Opini WTP, menurutnya sangat penting, mengingat hal itu merupakan tanda sekaligus pengakuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo sudha berjalan sebagaimana mestinya.<br/>
<br/>Beberapa hal yang menjadi sorotan dewan terkait hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah terhadap laporan keuangan Tahun 2015 tersebut, dijelaskan Edi, meliputi kelemahan Pemkab  dalam pengelolaan asset tetap, seperti asset tetap tanah di daerah irigasi dan bahu jalan yang belum dicatat. “Pencatatan pada KIB kurang informatif, kemudian 27 ruas jalan juga belum ada nilainya, serta ada 561 daerah irigasi belum diinventarisasi,” lanjut Edi. Banggar, menurut Edi juga mencatat Pemda belum memisahkan nilai dan masa manfaat komponen penunjang dengan nilai dan manfaat asset utama. Hal itu, menurut Dewan harus secepatnya ditindaklanjuti dengan perintah Bupati kepada Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air untuk menginventarisir tanah dan bangunan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.<br/>
<br/>Sorotan lain dari wakil rakyat terkait hasil opini WDP mengarah ke proyek pembangunan pasar Induk Wonosobo. Pengelolaan asset tanah Pemkab yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pembangunan kembali pasar Induk dinilai belum memadai. “Antara lain belum ada dokumen penyerahan hak pengelolaan lahan dan bangunan PT PTW kepada Pemda, terdapat sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMRS) dan hak tanggungan atas bangunan pasar induk yang dimiliki pemerintah daerah, dan pendapatan atas sewa kios pasar induk belum dipungut,” tandas Edi. Untuk hal tersebut, pihak dewan meminta agar Sekretaris Daerah segera melakukan proses pengalihan jalan dan hak guna bangunan pasar induk Wonosobo dari PT PTW ke Pemkab kepada pedagang dan memprosesnya ke BPN sesuai aturan yang berlaku.</p></div><br/>