Permasalah JKN Berkutat Pada Data, Baru 66 persen penduduk ber-BPJS

Caption: DIALOG. Forum diskusi membahas JKN diisi dialog bersama masyarakat, salah satunya dari santri pondok pesantren bersama multi stakeholder, di aula Mardi Yuwono kemarin (23/3). Foto Erwin/wonosobo

WONOSOBOZONE – Menurut data yang disampaikan BPJS Wonosobo, ada 513.428 jiwa yang sudah memiliki kartu jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan di Wonosobo atau setara dengan 66 persen dari total penduduk. Hal itu disampaikan perwakilan kantor BPJS, Nanang, saat agenda Temu Multistakeholder bersama Masyarakat di Aula Mardi Yuwono, kemarin (23/3). Agenda yang dihadiri dari berbagai OPD terkait kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional serta  berbagai elemen masyarakat termasuk para santri, buruh gendong dan perwakilan masyarakat desa yang diprakarsai oleh Media Link dan Tifa, dua NGO yang focus pada permasalahan Sosial.

Menurut Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Haris Gunarto, pada 2017 juga telah dialokasikan sekitar Rp 7 miliar dari APBD 2 untuk alokasi di bidang kesehatan.

“Persoalan yang selalu ada adalah data dan kriteria masyarakat miskin yang di lapangan kerap tidak sesuai, bahkan masih ada data ganda maupun tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Data terakhir 2015 ada sedikitnya 88.000 Rumah Tangga miskin yang ditetapkan kemensos tetapi belum sesuai dengan data yang ditetapkan. Bahkan ada temuan BPK bebrrapa data ganda dan 5000 data tidak beralamat,” ungkapnya saat mengawali Forum.

Di forum yang mengangkat tajuk Inventarisasi dan Perumusan masalah JKN di Kabupaten Wonosobo tersebut, mengundang Multi Stakeholder untuk memperjelas banyaknya simpul masalah yang selama ini belum mendapat penyelesaian. Salah satu hal yang penting menurut Haris ialah belum adanya mekanisme yang baik untuk validasi data sehingga masih banyak data ganda. Pihak Bappeda sebenarnya juga ingin bandingkan dengan data dari pusat yang selama ini kerap tidak sesuai dengan lapangan.

“Selain itu, ada temuan BPK bahwa Wonosobo tidak punya peta jalan untuk menuju 2021 sehingga semua masyarakat bisa tercakup di JKN tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu dari sisi legislator, ketua komisi D DPRD Wonosobo Faizun menjelaskan bahwa minimnya inisiatif masyarakat untuk mendaftarkan dirinya untuk memiliki jaminan kesehatan bisa dipicu berbagai hal seperti minimnya pendidikan hingga kurangnya pendampingan.

“Wonosobo sedang gencar support pengentasan kemiskinan yang pemicunya bisa dari berbagai hal termasuk minim pendidikan. Tetapi Wonosobo mungkin bisa menyontoh kota Surabaya yang anggarkan dana daerah untuk 3000 manula yang kehidupannya dijamin kota serta pendidikan anak-anak juga dibiayai kota,” ungkapnya.

Ditambahkan Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Misto bahwa focus dari program Jamkesda hendaknya bisa menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, kemiskinan juga bersifat dinamis, sehingga bisa menimpa siapa saja.

“Bencana juga bisa menjadi factor penyebab kemiskinan, sehingga seharusnya di level lokal bisa menjadikannya sebagai kebijakan atau kriteria karena kemiskinan sifatnya dinamis,” ungkapnya. (win)