WONOSOBOZONE - PDAM Tirta Aji Wonosobo kembali menerima kucuran hibah untuk keperluan meningkatkan cakupan sambungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dana hibah tersebut, menurut Direktur PDAM Tirta Aji, Retnoningsih mencapai 6 Milyar Rupiah, dan akan dialokasikan untuk 2.000 sambungan rumah (SR) baru sepanjang Tahun 2016 ini. Naskah MoU antara kementerian Keuangan dengan Bupati Wonosobo telah ditandatangani pada Senin (23/5) lalu di Gedung Radius Prawiro, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, jelas Retnoningsih saat ditemui di kantornya, Rabu (25/5). Bupati, menurut Retno hadir tanpa diwakilkan dalam acara penandatanganan MoU bersama 112 Bupati/Walikota lain se-Indonesia, karena persyaratan dari pihak Kementerian memang mewajibkannya.
Dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Penerusan Hibah (SPPH) oleh Bupati tersebut, Retno menegaskan pihak PDAM Tirta Aji secepatnya akan menindaklanjuti dengan menyelesaikan penyambungan bagi 2.000 MBR. Sebenarnya kami mengumpulkan tak kurang dari 4.100 permohonan sambungan rumah, tapi alokasi dana hibah sebesar 6 Milyar Rupiah tersebut memang hanya cukup untuk 2.000 rumah, karena per sambungan memerlukan 3 Juta Rupiah, tandas Retno. Sisa untuk 2.100 sambungan lain, menurut Retno akan menggunakan skema subsidi, sehingga MBR hanya perlu membayar sebesar Rp 800.000,-.
Terkait penandatanganan MoU dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Bupati Wonosobo, Eko Purnomo membenarkannya. Senin (23/5) lalu, kami memang harus ke Jakarta karena pihak Dirjen Perimbangan Keuangan mengirimkan undangan hanya melalui surat elektronik pada Sabtu (21/5) sore, terang Bupati. Kehadirannya dalam acara penandatanganan MoU, dikatakan Eko menjadi sangat penting karena pihaknya merasa perlu meningkatkan cakupan layanan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Adanya dana hibah sebesar 6 Milyar sangat berarti bagi 2.000 rumah, sehingga kami tak mewakilkannya, tegas Eko. Pihaknya menegaskan bahwa ketidakhadirannya dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi akhir fraksi terhadap LKPJ Bupati di hari yang sama, adalah untuk mendahulukan kepentingan rakyat. Sama sekali tak ada maksud kami mengabaikan rapat paripurna, namun karena undangan dari Kemenkeu ini memang mewajibkan kami untuk datang tanpa mewakilkannya, pungkas Bupati.
0 komentar:
Posting Komentar