WONOSOBOZONE - Sebagai salah satu upaya mempercepat capaian program kerja di bidang Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KKBPPPA), Pemkab melalui Badan KKBPPPA, menggandeng beberapa mitra, seperti Dinas Kesehatan, BAPPEDA, PUSKESMAS, PLKB, Pemerintah Kecamatan, dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo, menggelar Rapat Kerja Daerah, yang diikuti tidak kurang dari 100 peserta, Kamis, 26 Mei, Di Ruang KRT.Mangoenkoesoemo Setda Wonosobo.
Menurut Kepala Badan KKBPPPA, Junaedi, menyampaikan, selain mempercepat capaian program, juga bertujuan munculnya komitmen dari para pemangku kebijakan dan pelaksana lapangan dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan, munculnya dukungan dari berbagai sektor dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta terwujudnya jejaring kerja yang kuat dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Rapat Kerja Daerah juga menjadi wahana untuk bersama-sama melihat capaian kinerja program KKBPPPA pada tahun 2015, demi suksesnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
Dalam paparannya Junaedi menyampaikan, tujuan program keluarga berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 anak lebih baik.
Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 adalah 2,13%. Hal ini berarti jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu tahun 2014 dan 2015 rata-rata berjumlah 2 orang anak. Penurunan rata-rata jumlah anak dapat berarti menurunnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya.
Sedangkan prevalensi peserta KB aktif tahun 2015 mengalami kenaikan 0,63% dari 80,27% menjadi 80,90%, yang didukung dengan Peserta KB Baru sebanyak 25.313 yang terdiri dari peserta KB baru murni dan peserta KB ganti cara. Dengan kata lain, 10,10 % pasangan usia subur tidak KB, yang bisa diakibatkan karena hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi.
Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun juga tidak mengalami perubahan pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,26%. Di lain sisi, tingkat partisipasi pria dalam ber KB jika dilihat dari data prosentase peserta KB baru pria, terlihat masih sangat rendah yaitu sebesar 2,49 % dan sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa prosentase peserta KB pria sangat rendah dibandingkan dengan peserta KB aktif wanita. Hal ini disebabkan karena masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa KB merupakan urusan wanita saja, selain itu juga adanya kekhawatiran pria dalam kontrasepsi MOP dapat menurunkan libido.
Di tahun 2016 ini, pihaknya berupaya menurunkan Total Fertility Rate (TFR) hingga 2,10, serta meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB. Selain itu tercapainya peserta KB baru hingga 100% dari perkiraan permintaan masyarakat, meningkatnya prosentase KB pria sampai 5,6%, meningkatnya prosentase peserta KB baru dengan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) lebih dari 60%, cakupan peserta KB aktif (CPR) mencapai 83%, menurunkan DO sampai dengan 6,8%, serta unmetneed atau Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi kurang dari 10%.
Wakil Bupati Wonosobo, Agus Subagiyo, menyampaikan Pemkab senantiasa berupaya mengarahkan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga beserta berbagai kegiatan prioritas di dalamnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada keluarga kurang mampu.
Loc
Meski secara umum, pembangunan di bidang ini mengalami kemajuan dan prestasi, termasuk keberhasilan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Anugerah Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah, yang masuk nominasi tingkat nasional, dalam Lomba Pengelola BKB Holistik Integratif, ia meminta kepada jajaran Dinas Kesehatan, PUSKESMAS beserta organisasi profesi seperti IBI dan IDI, untuk menuntaskan usia subur yang harus dilayani KB, dengan lebih meningkatkan dukungannya pada pelayanan KB. Upaya ini juga untuk mengurangi resiko 4 T, yakni terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu sering melahirkan dan terlalu dekat jarak persalinan.
Sementara Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Badan KB Provinsi Jawa Tengah, Sambito, mengungkapkan, sebagai modal dasar pembangunan, penduduk menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karenanya, sinergitas antar instansi dan lintas program perlu dilakukan demi termanfaatkannya bonus demografi, tidak hanya di Jawa Tengah saja, tapi juga di Wonosobo.
0 komentar:
Posting Komentar