WONOSOBOZONE - Proses pengisian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemkab Wonosobo, akhirnya berujung pada Sabtu (31/12). Tepat di hari terakhir Tahun 2016, sebanyak 608 pejabat yang akan mengisi SOTK baru, dilantik Bupati Eko Purnomo di Gedung Korpri. Seusai acara pelantikan, Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda, Maria Susiawati menjelaskan, seluruh pejabat yang dilantik sudah sesuai kompetensi masing-masing. "Setidaknya ada 8 parameter untuk pengisian jabatan struktural, termasuk telaah kompetensi melalui Quasi Assessment Program (QAP), dan Computer Assisted Test (CAT)," terang Maria.
Perempuan yang pada SOTK baru mengemban tugas sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah itu, juga menyebut pertimbangan lainnya dalam pengisian jabatan, diantaranya termasuk menyesuaikan dengan kebutuhan OPD, dan upaya mengakomodasi pejabat yang mengalami demosi, alias turun eselon pada SOTK 2015 silam. "Sebagian besar pejabat-pejabat yang mengalami demosi telah direposisi di eselon yang sama, dan dalam pengisian SOTK baru ini tidak ada lagi yang demosi," tegas Maria. Syarat administratif, seperti daftar urutan kepangkatan, batas usia pensiun dan tingkat pendidikan sarjana dikatakan Maria juga termasuk parameter pertimbangan.
Terkait rincian alokasi jabatan, Maria menerangkan sejumlah 19 pejabat akan menduduki kursi eselon II A dan IIB, yang berdasar pada PP Nomor 18 Tahun 2016, disebut sebagai Jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT-P). "Sementara untuk eselon IIIA dan IIIB, atau Pejabat Administrator ada 134 orang, dan pejabat pengawas kategori eselon IVA dan IVB sejumlah 455 orang," tandasnya. Di antara 455 orang pejabat pengawas tersebut, Maria mengatakan, 93 orang merupakan pejabat baru yang mendapatkan promosi dari sebelumnya berstatus sebagai staf.
Pertimbangan matang dalam upaya pengisian jabatan pada SOTK baru, diakui Sekda Eko Sutrisno Wibowo, juga merupakan hasil dari kajian bersama tim dari perguruan Tinggi. "Untuk jabatan Administrator di eselon III, dan Jabatan Pengawas atau eselon IV, merupakan hasil pembahasan tim evaluasi Jabatan Kabupaten Wonosobo," terang Sekda. Tim tersebut, menurutnya diketuai Sekretaris Daerah dengan anggota 3 orang dari UGM Jogjakarta, Unsoed Purwokerto, dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sementara, untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT), menurut Sekda dilakukan dengan mekanisme pengukuhan dan job fit, atau penyesuaian. "Masih ada 10 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong, dan sementara akan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt)," imbuh Sekda.
Sementara, Bupati dalam sambutan pengarahannya meminta agar pelantikan pejabat yang merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, secepatnya ditindaklanjuti dengan koordinasi terkait tanggung jawab, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bagi OPD yang mengalami pergantian pejabat, Bupati meminta agar serah terima segera dilakukan, termasuk dalam hal P3D, atau personel, prasarana dan pembiayaan keuangan serta dokumen kedinasan.
"Setiap unit kerja saya minta juga segera membuat penjabaran terkait tanggung jawab personal, baik yang memangku jabatan struktural, fungsional maupun pelaksana sesuai tupoksi dan kewenangannya masing-masing," tegasnya. Penyusunan tugas, kewenangan maupun pembagian tanggung jawab dalam masa transisi di setiap OPD, menurut Bupati harus diselesaikan berjenjang mulai dari pimpinan sampai pejabat dan pegawai di bawahnya, agar tidak sampai mengganggu aktivitas pelayanan kepada publik.
0 komentar:
Posting Komentar