WONOSOBOZONE - Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, yang mencapai 238 Milyar Rupiah lebih menjadi pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam rapat paripurna dengan agenda tunggal pembacaan pandangan fraksi atas rancangan peraturan daerah (RAPERDA) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, pertanyaan seputar SILPA tersebut disuarakan oleh Sekretaris Fraksi PDIP, Miswanto. Dalam pandangan Fraksi PDIP, besaran SILPA tersebut tak lepas dari tingkat penyerapan anggaran yang belum maksimal di masing-masing OPD.
“Mohon Bupati Wonosobo bisa menanggapi terkait besarnya SILPA yang dari tahun ke tahun alasannya selalu seputar kegagalan lelang dan menumpuknya pekerjaan sehingga menyebabkan pekerjaan fisik di lapangan tidak bisa selesai sesuai harapan,” ungkap Miswanto.
Berbeda dengan fraksi PDIP, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo selama Tahun 2015 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya layak menjadi perhatian serius. “Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,70 persen, lebih tinggi dibanding Tahun 2014 yang hanya 4,16 persen perlu diwaspadai agar laju positif tersebut bisa dirasakan masyarakat, serta harus diteliti pendapatan daerah yang memiliki pengaruh terhadap neraca ekonomi daerah agar alokasinya juga lebih tepat,” jelas Sekretaris Fraksi, M Ilyas Ali. Selain itu, fraksi PKB juga merekomendasikan 4 poin penting terkait asset daerah. Kurang optimalnya pengelolaan asset yang memunculkan opini Wajar dengan Pengecualian dari BPK dinilai fraksi PKB perlu ditindaklanjuti Pemkab. “Fraksi PKB merekomendasikan Bupati Wonosobo untuk menginventarisir tanah dan bangunan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten, melakukan penilaian, serta mencatat dalam neraca sesuai SAP dan ketentuan,” urai Ilyas. Rekomendasi serupa juga diharapkan untuk secepatnya dilakukan pada lebar bahu jalan, serta asset jalan yang belum ada nilainya. “Bupati juga kami rekomendasikan untuk melakukan pengamanan asset tanah milik daerah dan memutakhirkan SK jalan Kabupaten,” tandas Ilyas.
Selain kedua fraksi tersebut, Rapat Paripurna yang dihadiri 23 anggota Dewan, Wakil Bupati Agus Subagiyo serta beberapa pimpinan OPD di lingkup Pemkab tersebut juga menjadi media bagi fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra-PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura untuk menyuarakan tanggapan dan rekomendasi kepada Bupati. “Setelah Paripurna pandangan Fraksi ini, pada Kamis (30/6) akan digelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan tanggapan Bupati,” pungkas Ketua DPRD Afif Nurhidayat sebelum menutup rapat.
0 komentar:
Posting Komentar