Demi Opini WTP, BPKP Dorong Pemda Perkuat SPIP dan APIP

WONOSOBOZONE - Pemerintah Kabupaten Wonosobo diminta lebih serius mengejar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menguatkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Samono menandaskan pentingnya SPIP dan APIP tersebut dalam acara gelar pengawasan daerah (Larwasda) yang diselenggarakan Inspektorat di Ruang Mangunkusumo Setda Wonosobo, Kamis (17/11).


"Kapabilitas APIP di Wonosobo ini masih berada di level 1, dari maksimal level 5 sementara untuk maturitas alias kematangan SPIP baru ada di level 1,364 dari rentang skor 0 sampai 5," jelas Samono dalam paparannya di depan jajaran pimpinan OPD, Camat, sampai staf ahli Bupati dan Asisten Sekda yang mengikuti Larwasda. Demi meningkatkan maturitas SPIP, Samono menyebut perlunya Pemkab melakukan setidaknya 6 langkah.


Keenam  langkah itu meliputi pembentukan tim satgas SPIP Pemerintah  Kabupaten, penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP, pembentukan tim satgas SKPD, sosialisasi penyelenggaraan SPIP, penyusunan RTP SPIP, serta tindak lanjut hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP. "Untuk APIP, sesuai arahan Presiden RI adalah agar dalam lima tahun kedepan, 85% sudah mencapai level 3 dan hanya 1 % yang masih di level 1," papar Samono.


Semakin meningkat nya kapabilitas seorang APIP, menurut Samono bakal diikuti dengan semakin profesionalnnya kinerja, semakin independen, serta kian kuat integritasnya. Hal itu menurutnya sejalan dengan catatan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Kerja Evaluasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, September silam. "Mendagri meminta agar APIP berperan mengawal daerah menjadi lebih akuntabel, transparan, dan terbebas dari sanksi pidana, serta memiliki peran strategis dalam melayani pengaduan masyarakat," terangnya.


Arahan dari BPKP Provinsi Jateng itu menurut Wakil Bupati, Agus Subagiyo sejalan dengan upaya Pemkab Wonosobo untuk terus memperbaiki kinerja birokrasi. "Opini WTP memang penting, dan kami juga berupaya untuk bisa secepatnya meraih nya," tegas Wabup. Karenanya, kepada jajaran birokrasi Pemkab Agus meminta agar apa yang sudah menjadi arahan BPKP segera ditindaklanjuti. 


Tak hanya menguatkan SPIP dan meningkatkan kapabilitas APIP, Wabup juga berharap masih adanya saldo temuan pemeriksaan BPKP Provinsi agar secepatnya ditindaklanjuti. "Per November 2016 ini saldo temuan pemeriksaan masih mencapai 52 kejadian, dan baru 27 temuan yang ditindaklanjuti, sementara dari sisi nilai, saldo temuan pemeriksaan mencapai 1,2 Milyar Rupiah lebih dengan tindaklanjut mencapai 988 Juta lebih, yang artinya masih ada 283 Juta Rupiah lebih yang belum ditindaklanjuti," terang Wabup. Temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti, diminta Wabup agar secepatnya dituntaskan, dengan komitmen kuat semua pihak untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah.

Senada dengan Wabup, Ketua DPRD Afif Nurhidayat yang bersama Ketua Komisi A, Suwondo Yudhistiro turut hadir dalam larwasda, juga berharap agar semua pihak di lingkup birokrasi bahu-membahu mewujudkan laporan keuangan yang Wajar Tanpa pengecualian alias WTP. "Kelemahan pada manajemen aset daerah yang selama ini menjadi kendala opini WTP harus diatasi bersama-sama, termasuk dengan meningkatkan kapasitas SDM pengelola asetnya," jelas Afif. Pihak dewan, ditegaskan Afif sangat mendukung langkah-langkah pemerintah untuk mengupayakan capaian opini WTP, mengingat bertahun-tahun ini laporan keuangan Pemkab selalu  Wajar dengan Pengecualian, alias WDP.