WONOSOBOZONE - Dilucurkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, menuntut segenap perangkat desa untuk siap mengelola anggaran secara lebih modern. Di Kabupaten Wonosobo, Siskeudes pun mulai diperkenalkan kepada para perangkat, sebagai calon adiministrator tata kelola keuangan desa. Hal itu tampak, ketika pada Selasa (29/11), tak kurang dari 100 perangkat desa hadir dalam pelatihan Aplikasi Siskeudes, di Resto Ongklok. Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Tri Antoro saat ditemui di sela pelatihan menjelaskan bahwa aplikasi Siskeudes merupakan salah satu alat untuk memudahkan para perangkat dalam menyusun pengelolaan anggaran. “Adanya aplikasi ini menjadi rahmat bagi desa, sehingga besarnya anggaran yang dikelola tidak justru menjadi malapetaka karena ketidakmampuan tata kelola,” terang Tri.
Tri mengakui, bahwa selama ini masih banyak perangkat desa yang merasa kewalahan untuk mengelola dana desa, sehingga pemerintah melalui BPKP dan Kementerian Dalam Negeri membangun aplikasi berbasis internet tersebut. Pihaknya berharap, dengan telah diberikannya pelatihan oleh Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten tersebut para perangkat akan mampu menjalankan aplikasi siskeudes, setidaknya mulai pada awal 2017 mendatang. “Untuk tahap awal, kami minta agar pihak desa yang telah siap untuk menyusun laporan pertanggunjawaban anggaran pada akhir tahun ini menggunakan aplikasi, sehingga pada awal 2017 mendatang penyusunan RAPBDes sudah semua memakai aplikasi siskeudes ini,” tandasnya.
Tak hanya para perangkat desa saja, menurut Tri Antoro pelatihan selama tiga hari itu juga diperuntukkan bagi para pegawa Kecamatan, pegawai Inspektorat, Bagian Keuangan Setda, dan bahkan bagi para pegawai Bagian Pemerintahan Setda. “Kata kunci dari pemahaman terhadap aplikasi Siskeudes ini, adalah agar tidak terjadi financial, alias selisih dalam hal jumlah keuangan desa, yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum,” pungkas Tri Antoro.
Kehadiran para pegawai di lingkup Kecamatan, Inspektorat, Bagian Keuangan hingga Bagian Pemerintahan, dijelaskan Kasubbag Keuangan dan Aset Desa, Benyamin Kusuma Hadi, tidak lepas dari peran mereka masing-masing. “Untuk pegawai Kecamatan dan Bagian Pemerintahan, pelatihan ini berfungsi sebagai penunjang peran mereka sebagai pendamping, atau tutor bagi desa, apabila kelak masih mengalami kesulitan menggunakan aplikasi,” terang pria yang akrab disapa Benny itu. Sementara, bagi para pegawai Bagian Keuangan, Benny menjelaskan peran mereka kelak lebih kepada karena anggaran desa menjadi bagian dari laporan keuangan daerah (LKD). “Inspektorat jelas diperlukan kehadirannya mengingat kelak mereka juga wajib paham saat melakukan pengawasan penggunaan anggaran desa,” pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar