WONOSOBOZONE - Ketersediaan pangan, terutama beras di Kabupaten Wonosobo mengalami surplus 25 sampai dengan 28 ribu ton pertahun. Capaian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Abdul Munir dalam Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan di Ruang Mangunkusumo Setda, Senin (21/11).
Menurut Munir, surplus beras tak berarti ketahanan pangan lepas dari permasalahan. Sektor pertanian, dikatakan Munir sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang mengarah ke iklim ekstrem, penyempitan lahan atau alih fungsi lahan, kekurangan air, serta keterbatasan tenaga kerja sampai degradasi kesuburan tanah. Terkait alih fungsi lahan, Munir menjelaskan, Tahun 2008 lahan yang tersedia untuk pertanian seluas 17.247 hektare, kemudian Tahun 2009 menjadi 15.394 hektare, alias berkurang hingga mencapai 1.853 hektar, atau hampir 10%. “Selama 7 tahun terakhir, pengurangan luasan lahan rata rata pertahun mencapai 260 ha lebih atau sekitar 1,5% pertahun,” lanjut Munir.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Witono mengatakan bahwa faktor ketahanan pangan berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan. Di Jawa Tengah, menurut Witono termasuk tinggi, karena angkanya masih di atas angka rata-rata Nasional. “Termasuk Kabupaten Wonosobo ini juga masih menduduki tingkat kemiskinan tertinggi di Jateng, meski pada kenyataannya Wonosobo merupakan daerah subur,” tandasnya. Tak hanya pertanian, Witono juga menilai sektor perternakan di Wonosobo juga cukup maju, sehingga berbagai potensi alam itu selayaknya dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk mendongkrak produksi pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. “Langkahnya bisa melalui upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan, agar sumberdaya yang ada mampu mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan,” beber Witono.
Pemerintah Provinsi Jateng, diakui Witono sudah melakukan langkah-langkah guna mengatasi berkurangnya stok pangan. Diantara yang sudah berjalan, menurutnya adalah dengan program pengembangan usaha pangan masyarakat, lumbung pangan masyarakat dengan pangan lestari, hingga penganekaragaman produk pangan. “Ada pula aksi Desa Mandiri Pangan (DMP) dengan tujuan masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Terkait cadangan pangan di Wonosobo, Witono juga menegaskan pihak BKP siap membantu apabila memang sudah ditemukan kerawanan pangan. “BKP siap membantu dengan mekanisme melalui usulan oleh Bupati atau Gubernur, melalui Balai Pengembangan Pangan (BPP), yang punya stok cukup guna penaganan cadangan pangan yang kronis atau darurat,” pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar