WONOSOBOZONE - Dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT), yang sebelumnya diusulkan oleh organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar 160 Milyar, akhirnya dirasionalisasi menjadi 28,8 Milyar Rupiah. Dana sebesar itu bakal masuk dalam pos belanja tidak langsung dari komponen belanja operasional pemeliharaan dan Belanja modal, anggaran perubahan Tahun 2016. Hal tersebut diungkapkan Bupati Wonosobo, Eko Purnomo dalam rapat paripurna DPRD, dengan agenda penyampaian hasil banggar atas evaluasi Gubernur terhadap Raperda pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016, dan penjelasan Bupati terhadap KUA PPAS perubahan APBD 2016, Senin (22/8).
Kepada jajaran legislatif dan para pejabat di lingkup Pemkab, yang hadir dalam paripurna, Bupati mengungkap proyeksi alokasi dana sebesar 28,8 M hasil cukai tersebut, sebagian besar adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. "Dana DBHCHT dan pajak rokok sebesar 20,1 M akan dialokasikan untuk percepatan pengurangan angka kemiskinan melalui sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar," beber Bupati. Sementara, sisa sebesar 8,57 Milyar, dikatakan Bupati, direncanakan untuk penganggaran kembali DAK luncuran tahun 2014, Banprov luncuran tahun 2015 pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga serta kebutuhan lain yang dipandang mendesak.
Setelah dirasionalisasi dari usulan sebelumnya sebesar 160 M, Bupati mengaku akan tetap berupa maksimal untuk menggunakan dana tersebut pada agenda-agenda prioritas tahun 2016. "Setidaknya ada 6 isu dan agenda prioritas, yaitu mencakup penanganan darurat kebencanaan, infrastruktur dan lingkungan, penguatan ekonomi dan Ketahanan pangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, peningkatan SDM, dan penguatan tata kelola pemerintahan sesuai semangat reformasi birokrasi," tegas Bupati.
Di akhir penjelasannya, Eko juga mengungkapkan rencana pembangunan pasar Induk Wonosobo, yang akan menggunakan skema multiyears selama 3 tahun. "Dimulai sejak Perubahan APBD Tahun 2016 ini dengan jumlah total anggaran sebesar 233 Milyar Rupiah," terang Bupati. Pembangunan pasar Induk yang menelan dana besar, menurutnya merupakan pilihan kebijakan yang sulit namun harus dilakukan, demi mengembalikan pasar Induk sebagai penopang Perekonomian Wonosobo. "Kebijakan strategis yang akan memlengaruhi struktur APBD hingga 3 Tahun ke depan ini harus mendapat persetujuan dari pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, karena berdampak luas terhadap hajat hidup orang banyak," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar