WONOSOBOZONE - Camat Sukoharjo, Mulyono meminta dengan tegas agar warga masyarakat di wilayahnya tak lagi tergiur untuk meminjam uang ke para rentenir. Selain bunga yang mencekik, pilihan meminjam modal di rentenir menurut Mulyono sangat beresiko, karena tidak ada perlindungan hukum dan rentan permasalahan. Kepada warganya, Mulyono mendorong mereka agar lebih memilih simpan pinjam Unit Pelayanan Kecamatan (UPK) sebagai mitra untuk mendapatkan kucuran modal. “UPK Sukoharjo sudah sangat kredibel, dan kini asetnya juga telah mencapai lebih dari 4 Milyar Rupiah, serta memiliki tim penyelesaian masalah (TPM) untuk mencegah terjadinya kredit macet” tandas Mulyono ketika menyampaikan kata sambutan pembukaan acara serah terima dana surplus UPK dan peresmian gedung baru Badan Koordinasi antar Desa (BKAD), di komplek Kecamatan, Selasa (23/8).
Imbauan Camat tersebut ditegaskan pula oleh Bupati Wonosobo, Agus Subagiyo yang mengaku sepakat dengan Mulyono. Seusai meresmikan gedung baru BKAD yang dibangun dengan dana surplus UPK sebesar 250 Juta Rupiah, Wabup mengaku ia sangat bangga dan mengapresiasi kinerja jajaran UPK Sukoharjo. “Dengan aset yang terus bertambah, dan kini sudah melebihi 4 Milyar Rupiah, saya meyakini UPK Sukoharjo ini ke depan bakal mampu memberi warna cerah bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mencegah munculnya praktek-praktek rentenir yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga,” ungkap Wabup. Selain mampu mendorong pemberdayaan ekonomi warga, UPK dinilai Wabup sangat strategis untuk berperan sebagai mitra masyarakat yang hendak mengembangkan usaha produktif sehingga mereka lebih terarah dan lebih mudah mencapai kesuksesan. “Manfaatkan UPK secara optimal karena ini merupakan program dari pemerintah yang memang sangat fokus pada upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wabup.
Hal tersebut senada dengan tujuan dibangunnya gedung baru BKAD, yang menurut Sama'in memang demi meningkatkan kesejahteraan warga. Kades Sukoharjo yang juga menjabat sebagai Ketua BKAD itu mengungkapkan selain demi mendorong kinerja UPK, gedung baru tersebut juga akan dipergunakan untuk mempermudah upaya koordinasi antar desa. “UPK kini memang telah mengelola aset BKAD yang nilainya sudah mencapai 4,2 Milyar Rupiah lebih sehingga kami sangat berharap upaya untuk menekan berkembangnya praktek rente di Sukoharjo,” tegas Samain. Untuk tahun 2015, UPK Sukoharjo dikatakan Sama'in berhasil membukukan surplus lebih dari 427 Juta Rupiah. Selain digunakan untuk membangun gedung baru, dana surplus UPK juga dimanfaatkan untuk bantuan sosial berupa khitan massal dan KB Implan massal gratis. “Dana sosial yang dialokasikan dari Surplus UPK Sukoharjo Tahun 2015 sebesar 70,6 Juta Rupiah,” pungkas Sama'in.
Terkait imbauan agar warga tak tergiur rentenir, Benk, salah satu petugas penanggulangan permasalahan sosial kecamatan mengakui bahwa praktek rentenir di Sukoharjo memang masih cukup marak. “Biasanya praktek rente terjadi menjelang musim tanam, di mana petani banyak membutuhkan modal,” terang Benk. Bagi petani yang tak mampu menebus hutangnya, rentenir menurut Benk biasanya akan mengambil alih aset mereka, seperti sawah atau tanah pekarangan.
0 komentar:
Posting Komentar