Kabupaten Pinrang Belajar Pengelolaan Hutan di Wonosobo

Amin Suradi saat memaparkan seputar hutan Wonosobo

WONOSOBOZONE - Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan belajar pengelolaan hutan rakyat di Wonosobo, Jum’at, 29 Januari. Rombongan kunjungan kerja langsung dipimpin oleh Bupati Pinrang, Aslam Patonangi, didampingi Sekretaris Daerah dan beberapa Kepala Dinas Kabupeten Pinrang dan diterima oleh Asisten Pembangunan Sekda bersama beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Ruang Kerja Bupati Wonosobo.

Menurut Aslam, 30 persen wilayahnya hampir sama dengan Wonosobo, yakni berada di kawasan pegunungan. Hampir 60 persen lebih dari luasan tersebut merupakan kawasan hutan rakyat, yang tiap tahunnya cenderung berkurang luasan lahannya. Dikarenakan untuk kebutuhan pemukiman maupun kegiatan pembangunan lainnya, termasuk pengelolaan hutan rakyat yang kerap disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk kegiatan ekonomis yang cenderung mengabaikan kondisi lingkungan.

Terkait hal ini, pihaknya melihat Wonosobo mampu mempertahankan bahkan bisa memperluas hutan rakyat yang dimiliki melalui skema konektivitas dengan masyarakat serta pengusaha kayu.

Menjawab pertanyaan Bupati Pinrang, Asisten Pembangunan Sekda, Amin Suradi, menyampaikan bahwa sektor kehutanan merupakan salah satu sektor andalan ekonomi masyarakat Wonosobo, yang mana dari keseluruhan luas wilayah, 98.468 hektar, 18,888,12 ha hektar diantaranya adalah hutan negara.

Sementara seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menanam pohon, luas hutan rakyat di Wonosobo berhasil mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2005 seluas 18.374 hektar, pada tahun 2015 meningkat menjadi 19.481,58 hektar.

Dari luas hutan rakyat ini, menurut Amin, mayoritas tanaman yang bisa dijumpai adalah albasia atau sengon, dengan jumlah produksi kayu albasia glondong berkisar 125.000 meter kubik. Selain itu ada tanaman kayu rakyat seperti jenitri, mahoni, suren, dan nangka. Sedangkan dari jumlah produksi kayu olahan seperti albasia mencapai 65.000 meter kubik serta jumlah industri kayu rakyat yang berkapasitas di bawah 2000 meter kubik per tahun sebanyak 123 unit yang tersebar di 11 kecamatan.

Pengelolaan hutan rakyat di Wonosobo sendiri senantiasa diapresiasi positif oleh pemerintah terbukti sejak tahun 2006, yang mana hutan rakyat dan para pelopor serta petaninya telah mendapat penghargaan tingkat provinsi maupun nasional seperti hutan rakyat terbaik nasional, yang diraih hutan rakyat Kalimendong Leksono dan desa peduli hutan terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 yang diraih desa Burat Kepil.

Sedangkan untuk melestarikan kawasan hutan yang lestari dan berkelanjutan, dijelaskan Amin, dilakukan kerjasama antara PERHUTANI selaku pemangku hutan, bersama-sama dengan masyarakat sekitar hutan, dengan membentuk lembaga yang bergerak dalam upaya pelestarian hutan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Amin menambahkan, terkait legalitas dan penegakan hukum tentang tata kelola kayu, beberapa desa di Wonosobo telah memperoleh Sertifikasi Legalitas Kayu, diantaranya Desa Kalimendong Kecamatan Leksono, Desa Tempurejo Kecamatan Sapuran dan Desa Burat Kecamatan Kepil. Sertifikasi ini sangat penting untuk menghindari terjadinya pembalakan liar atau illegal logging.