WONOSOBOZONE - Terbitnya Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) serta perkembangan sistem pelayanan di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menuntut pemahaman baru
untuk para pesertanya. Dari surat edaran yang dikeluarkan Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Magelang, diketahui bahwa pemberlakuan PP tersebut
membuat beberapa hal, khususnya terkait klaim, berubah. Gunawan Wibisono,
Kepala Kantor BPJS Cabang Magelang, melalui rilis tertulis, Senin (27/7),
memapar perubahan-perubahan tersebut.
“Yang paling
menonjol dari pemberlakuan PP 44 2015 adalah dibukanya program JKK Return To Work
(RTW), Electronic Claim (E-Claim), dan Sistem Online Faskes Trauma Center”,
jelas Gunawan. Program-program baru tersebut, dikatakan Gunawan sudah mulai
diberlakukan pada 1 Juli 2015, dengan perubahan utama pada manfaat biaya
pengobatan untuk peserta yang mengalami kecelakaan kerja. “Bila sebelumnya,
merujuk pada UU No.33 Tahun 1992, mulai 1 Juli pemberian manfaat bagi peserta
akan mengacu pada UU No.40 Tahun 2004”, lanjut Gunawan.
Dengan merujuk pada
UU 40 2004 tersebut, maka peserta yang mengalami kecelakaan kerja akan
diberikan manfaat biaya pengobatan dan perawatan dalam bentuk pelayanan sesuai
indikasi medis. “Sebelumnya manfaat biaya pengobatan dan perawatan maksimal
sebesar Rp 20.000.000,- serta tidak ada masa kadaluarsa klaim”, jelas Gunawan.
Program baru Return To Work membatasi masa klaim tak boleh lebih dari 2 tahun.
Perubahan signifikan lainnya bagi peserta yang mengalami kecelakaan adalah
tidak ditanggungnya pengobatan dan perawatan peserta di praktek pengobatan
alternatif atau dukun. “Sebelumnya kita menanggung pengobatan di praktek dukun
patah tulang dan pengobatan alternatif”, terang Gunawan. Tambahan lain, peserta
BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami cacat tetap atau meninggal dunia juga akan
diberikan manfaat berupa beasiswa bagi salah satu anaknya sebesar Rp
12.000.000,-.
Sementara, di
program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), BPJS Ketenagakerjaan
membolehkan peserta mengambil maksimal 10% untuk persiapan hari tua, dan
maksimal 30 % untuk membantu pembiayaan perumahan. Pencairan seluruh saldo
hanya dapat dilakukan setelah usia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami
cacat tetap. “Untuk program Jaminan Kematian (JKM), santunan total santunan
adalah sebesar Rp 24.000.000,-, naik sebesar
3 Juta dari sebelumnya Rp 21.000.000,-“, ungkap Gunawan.
Kemudahan lain yang
bisa diperoleh peserta BPJS Ketenagakerjaan, menurut Gunawan adalah dimulainya
era klaim secara elektronik. “Untuk pengajuan klaim, peserta bisa melakukannya
via online di website resmi BPJS ketenagakerjaan”, jelas Gunawan. Dengan telah
mendaftarkan klaim via internet tersebut, peserta tinggal datang ke kantor
cabang untuk menyerahkan berkas lengkap saat proses pembayaran, dan disediakan
jalur antrian cepat (fast track).
0 komentar:
Posting Komentar