Ketua DPRD Wonosobo :Perlunya Perhatian Pada Reformasi Birokrasi

WONOSOBOZONE - Sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) di APBD Kabupaten Wonosobo, yang menunjukkan peningkatan secara signifikan sepanjang lima tahun terakhir menjadi sorotan kalangan legislatif. Dalam rapat paripurna istimewa dengan agenda tunggal penyampaian rekomendasi laporan kinerja pertanggung jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Wonosobo 2010-2015, hal tersebut menjadi salah satu dari 14 hal yang menurut dewan harus diperbaiki di masa mendatang. “SILPA yang pada Tahun 2011 masih ada di angka 11 Milyar, pada Tahun 2014 sudah mencapai 100 Milyar Rupiah lebih”, urai Miswanto, anggota Komisi B yang didaulat untuk membacakan rekomendasi.

Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nurhidayat menilai, adanya kelebihan sisa anggaran tersebut tak memiliki korelasi dengan upaya Pemkab untuk melakukan efisiensi. “SILPA yang meningkat drastis sepanjang 5 tahun terakhir cenderung menunjukkan adanya ketidakmampuan menyerap anggaran, karena tidak sesuainya rencana dengan realisasi program”, sebut Afif. Ke depan, atau pada era kepemimpinan baru setelah usainya masa bakti Bupati periode 2010-2015, Afif berharap hal itu menjadi perhatian serius agar tidak terulang. “Kami mencatat setidaknya ada 14 hal yang pantas dijadikan perhatian serius dan ditempatkan sebagai skala prioritas untuk pembangunan Kabupaten Wonosobo di masa mendatang”, lanjut Afif.

Selain kelebihan SILPA yang disinyalir erat kaitannya dengan tidak terserapnya anggaran disebabkan kurang optimalnya kinerja pemerintah, dalam rekomendasi yang diterima oleh Wakil Bupati Dra Hj Maya Rosida MM itu, disebutkan pula perlunya perhatian pada reformasi birokrasi. “Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang belum lama ini diterapkan, ternyata masih belum menunjukkan peningkatan kinerja pegawai, bahkan di beberapa sektor pelayanan masyarakat, justru tampak kurang optimal”, ungkap Afif. Selanjutnya, Pemerintah juga diminta memperbaiki upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, yang hingga saat ini dinilai masih tinggi. “Meski berkurang, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Wonosobo masih masuk kategori tertinggi di Jawa Tengah, sehingga berimbas pada daya saing dengan daerah lain”, tandas Afif.

Item lainnya yang masuk dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ AMJ Bupati Periode 2010-2015, diurai Afif meliputi, belum seimbangnya rasio belanja modal dengan belanja pegawai, perlunya keberanian dan langkah konkret dalam upaya menangani galian C, perlunya pengembangan dan optimalisasi potensi pariwisata, perhatian terhadap menjamurnya pasar modern, zonasi parkir secara lebih teratur, Optimalisasi penanganan limbah Rumah Sakit Umun Daerah, peningkatan pelayanan RSUD, serta pengelolaan pendidikan agama dan bidang keagamaan.