Implementasi RANHAM Terkendala Dana

WONOSOBOZONE - Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM ) di Provini Jawa Tengah masih banyak menemui kendala. Selain masih terdapat perbedaan pendapat antara SKPD satu dengan lainnya, kendala anggaran juga menjadi salah satu masalah krusial. Hal itu terungkap dari paparan yang di sampaikan Endang Sabarsih dalam acara pelatihan penyusunan laporan RANHAM se-Bakorwil II Jawa Tengah di Ruang Mangunkusumo Setda Wonosobo Senin, 30 Maret 2015.

Di depan tak kurang dari 60 peserta pelatihan dari 13 Kabupaten Kota se-Bakorwil II, Endang yang juga Kasubag HAM di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah itu menyebut hal itu sebagai sebuah ironi mengingat saat ini Jawa Tengah menyandang predikat sebagai Provinsi peduli Hak Asasi Manusia terbaik Nasional. Karena itulah, melalui Forum pelatihan tersebut, Endang berharap para peserta lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya implementasi RANHAM di SKPD masing – masing. 4 SKPD yang diundang dari masing – masing Kabupaten Kota, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umun, Dinas Kesehatan, Bapedda dan Bagian Hukum, di harapkan bisa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya kepedulian terhadap hak asasi manusia di seluruh Jawa Tengah.

Kendala yang dihadapi seperti masih kurangnya dana maupun kurangnya pemahaman terhadap wujud implementasi RANHAM menurut Endang bisa di sikapi dengan pola koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD. Endang mencontohkan ketika Dinas Sosial menghadapi masalah terkait pengentasan masalah kesejahteraan sosial, maka bisa diatasi melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan maupun instansi terkait lainnya. Terlebih bila di Kabupaten atau Kota tersebut sudah terbentuk panitia RANHAM yang disahkan dengan SK Bupati. Pola kerjasama intensif tersebut diyakini Endang akan mampu meningkatkan cakupan kepedulian terhadap HAM di Provinsi Jawa Tengah. Bila saat ini baru 16 Kabupaten Kota yang berpredikat sebagai Kabupaten peduli Ham, maka kedepan jumlah tersebut seharusnya makin bertambah.

Adanya kendala implementasi RANHAM Kabupaten Wonosobo diakui juga oleh Kepala Bagian Hukum Setda, Winarningsih. “Di Wonosobo sendiri, kendala lebih kepada masih rendah dan belum meratanya pemahaman aparat terhadap HAM”, jelas wanita yang akrab disapa Bu Win itu. Solusi atas kendala tersebut, menurut Winarni adalah dengan mengintensifkan koordinasi antar SKPD dan lembag terkait. Sebagai contoh, untuk tindak lanjut dari keluhan masyarakat mengenai masih belum tersedianya trotoar untuk para pejalan kaki, maka pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan DInas Pekerjaan Umum (DPU). Demikian pula menyikapi permasalahan lain yang menyangkut pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai Kabupaten yang telah mendapat predikat Peduli HAM, Pemkab Wonosobo diakui Winarni masih terus mengupayakan agar derajat kepedulian terhadap hak asasi manusia terus meningkat. “Nantinya laporan akan implementasi RANHAM harus dilaporkan langsung ke Pemerintah Pusat dan bisa mempengaruhi besaran anggaran daerah”, ungkap Winarni.