WONOSOBOZONE -Sejumlah perwakilan Guru honorer Kategori 2 (K2) melakukan audensi di DPRD Kabupaten Wonosobo, Kamis, 7 April sore, dan menuntut Pemerintah segera merealisasikan anggaran untuk kesejahteraan K2. Penerimaanya bukan dirapel 6 bulan sekali, tapi mereka meminta untuk diterimakan setiap bulan, dan meminta Pemkab Wonosobo untuk menutup penerimaan PNS umum untuk menyelesaikan tenaga honorer K2 sehingga tidak menjadi beban Pemerintah dan sebagai wujud terimakasih terhadap mereka yang telah mengabdikanan diri membantu roda pendidikan selama lebih dari sepuluh tahun.
Kesejahteraan Guru honorer menurut Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Wonosobo, Khafidh Very Ananto, sangat memprihatinkan karena tidak sesuai dengan pengabdiannya selama ini. Pemerintah Daerah baru memberikan kesejahteraan yang belum sesuai dengan harapan mereka dan belum cukup bagi kehidupan sehari-hari mereka.
Dengan uang 350 ribu rupiah yang diberikan 6 bulan sekali menurut Khafidh, belum cukup dibandingkan pengabdian yang telah mereka berikan selama ini, sehingga mereka meminta agar diberikan setara dengan UMK Wonosobo. Khafidh mengatakan, audensi ini sebenarnya bukan hanya untuk Guru Honorer saja tetapi mewakili seluruh K2 yang ada di Wonosobo, yang jumlahnya masih ada sekitar 810 orang. Sehingga mereka meminta ketegasan pemerintah agar menutup penerimaan CPNS/PNS dari umum dan memberi tempat untuk mengisi kekosongan yang diambil dari honorer K2 secara 100%, sekaligus ada solusi terbaik untuk meningkatkan setatus K2 menjadi PNS.
Walaupun mereka tahu, saat melakukan aksi di Jakarta, mereka mendapati kenyataan bahwa MENPANRB tidak akan mengangkat K2, karena payung hukumnya tidak kuat dan tidak ingin membebani Negara.Sementara Kepala DIKBUDPORA Wonosobo, Syamsul Maarif, menyatakan apresiasi yang tinggi kepada para Guru K2 ini, karena andilnya dalam pembentukan generasi penerus dan memajukan pendidikan Kabupaten Wonosobo selama ini, dan sebagai Kepala Dinas akan selalu mendampingi, namun terkait tuntutan para honorer K2 tentang pengangkatan menjadi PNS, Syamsul menyerahkan kepada yang berkompeten sembari menunggu formasi dari Pemerintah Pusat.
Sedangkan mengenai honor kesejahteraan bagi Pegawai Honorer K2 telah dikomunikasikan pihaknya dengan Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda, Kardimin, yang juga hadir dalam acara ini. Sebagai jawaban tuntutan mereka, untuk anggaran tahun 2016, honor kesejahteraan sudah dinaikkan dari 350 ribu menjadi 400 ribu dan diterimakan tiap bulan, yang akan mulai diberikan setelah bulan keempat ini.
Namun dalam audensi tersebut Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian berhalangan hadir karena ada tugas luar kota selama tiga hari dan hanya diwakili Stafnya, sehingga belum bisa menjelaskan secara rinci dan belum bisa menjawab tuntutan para Guru honorer K2 tentang penerimaan CPNS/PNS umum dan pengangkatan mereka menjadi CPNS/PNS.
0 komentar:
Posting Komentar